Demo Arowana Rupiah Hari Ini Di Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Aksi turun ke jalan ribuan massa yang terdiri dari buruh, mahasiswa, artis, dan sipil mengguncang Mata Uang Garuda.

Berdasarkan data Refinitiv pada perdagangan Kamis (22/8/2024) nilai tukar rupiah tercatat US$15.595/US$, melemah 0,74%. Ini merupakan pelemahan terbesar sejak perdagangan 14 Juni 2024. Saat itu rupiah ambruk 0,8% dalam sehari.

Aksi demo besar-besaran mahasiswa dan buruh digelar hari ini, Kamis (22/8/2024). Aksi demo adalah bentuk protes atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Rapat panitia kerja (panja) terkait Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) pada Rabu (21/8/2024) menyepakati menggunakan putusan MA terkait batasan usia calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub).

Putusan MA mengatur syarat usia calon kepala daerah ditentukan pada saat pelantikan calon terpilih. Sementara putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon di pemilihan kepala daerah atau Pilkada.

Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 pada 4 Juni 2024 lalu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU agar mengubah Peraturan KPU atau PKPU. MA menyebutkan batas usia 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati atau wali kota diubah menjadi berlaku saat pelantikan kepala daerah terpilih.

Sejumlah analis menilai ambruknya nilai tukar rupiah pada hari ini akibat situasi politik dalam negeri yang memanas.

"Ya salah satunya begitu karena transisi dan dinamika politik," ungkap Ekonom Bank Danamon, Hosianna Situmorang kepada CNBC Indonesia, Kamis (22/8/2024).

Hal senada juga diungkapkan oleh Ekonom Sucor Sekuritas Ahmad Mikail. Ada kekhawatiran investor jika pemilihan kepala daerah (pilkada) diulang karena ada perbedaan keputusan antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Perbedaan pandangan inilah yang menurut Mikail bisa berdampak luas terhadap pilkada yang akan digelar 27 November.

"Iya politik orang takut, ketidakpastian politik tinggi. Karena kalo DPR berbeda dengan keputusan MK ada kemungkinan pilkada ulang," ujarnya.

"Jika ada judicial review ke MK. Kemungkinan MK bisa menganulir hasil pilkada karena berbeda dengan keputusan MK. Jadi menimbulkan ketidakpastian politik," terang Mikail.

Menanggapi situasi saat ini, Ekonom Senior Bank Central Asia (BCA), Barra Kukuh Mamia cenderung melihat bahwa pelemahan rupiah ini terjadi karena penguatan sebelumnya begitu cepat jika dibandingkan emerging market lainnya dan rupiah saat ini overvalue. Nilai tukar rupiah menguat tajam sejak akhir Juni 2024. Rupiah menguat dalam 6 pekan dari delapan pekan terakhir.

"Fair value kita jangka pendek sekitar 15.800-16.000, tetap jangka panjang lebih ke 16.000-16.5000," papar Barra kepada CNBC Indonesia.

Begitu pula dengan Ekonom Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto yang menyampaikan bahwa pelemahan rupiah ini sejalan dengan tren dolar yang menguat secara global karena investor ambil langkah profit taking sebelum ada agenda ekonomi penting yakni Jackson hole symposium.

"Tidak terlalu banyak concern walaupun ada kisruh putusan MK. Tapi saya rasa untuk pengaruh ke domestik masih relatif sangat terbatas," ungkap Myrdal kepada CNBC Indonesia.

Sebelum rupiah mengalami pelemahan, rupiah sempat menguat sebesar 4,77% secara month to date (mtd) hingga 21 Agustus 2024 dan sepanjang tahun ini hanya terdepresiasi sebesar 0,55%.

Mata Investor Tertuju ke Jackson Hole

Pidato kepala Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Jerome Powell dalam simposium Jackson Hole mendapatkan sorotan. Terutama mengenai arah kebijakan suku bunga The Fed setelah rilis risalah FOMC.

Risalah FOMC menunjukkan pejabat The Fed dalam pertemuan Juli mereka memberi sinyal pemangkasan suku bunga pada September semakin terbuka..

"Mayoritas besar eserta dalam pertemuan 30-31 Juli "mengamati jika data terus muncul sesuai harapan, kemungkinan akan tepat untuk melonggarkan kebijakan pada pertemuan berikutnya," kata ringkasan tersebut.

Pasar sepenuhnya memperhitungkan pemotongan pada September, yang akan menjadi yang pertama sejak pelonggaran darurat di awal krisis Covid.

Dokumen tersebut menyatakan bahwa "beberapa [peserta pertemuan] mengamati bahwa kemajuan terbaru dalam inflasi dan kenaikan tingkat pengangguran telah memberikan kasus yang masuk akal untuk mengurangi kisaran target 25 basis poin pada pertemuan ini atau bahwa mereka bisa mendukung keputusan semacam itu."

Satu basis poin adalah 0,01 poin persentase, sehingga pengurangan 25 basis poin setara dengan seperempat poin persentase.

CNBC INDONESIA RESEARCH

Jakarta, CNBC Indonesia - Nilai tukar rupiah ambruk pada perdagangan hari ini, Kamis (22/8/2024) setelah diguncang panasnya suhu politik Indonesia. Kondisi rupiah berbanding terbalik dengan tren dua bulan terakhir.

Merujuk pada data Refinitiv, nilai tukar rupiah pada hari ini, Kamis (22/8/2024) pukul 11.02 aa di posisi Rp 15.605/US$1 atau melemah 0,81%.

Pelemahan ini memperburuk kondisi rupiah. Mata uang Garuda melemah 0,32% pada penutupan perdagangan kemarin, Rabu (21/8/2024). Melemahnya rupiah ini berbanding terbalik dengan penguatan rupiah pada tiga hari sebelumnya di mana mata uang Garuda menguat 1,66%.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sebelumnya sangat perkasa khususnya pada Agustus. Apresiasi rupiah ini didominasi oleh faktor eksternal khususnya yang datang dari AS meskipun dalam waktu dekat mengalami pelemahan.

Sejumlah analis menilai ambruknya nilai tukar rupiah pada hari ini akibat situasi politik dalam negeri yang memanas.

"Ya salah satunya begitu karena transisi dan dinamika politik," ungkap Ekonom Bank Danamon, Hosianna Situmorang kepada CNBC Indonesia, Kamis (22/8/2024).

Hal senada juga diungkapkan oleh Ekonom Sucor Sekuritas Ahmad Mikail. Ada kekhawatiran investor jika pemilihan kepala daerah (pilkada) diulang karena ada perbedaan keputusan antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Seperti diketahui, aksi demo besar-besaran mahasiswa dan buruh digelar hari ini, Kamis (22/8/2024). Aksi demo adalah bentuk protes atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Rapat panitia kerja (panja) terkait Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) pada Rabu (21/8/2024) menyepakati menggunakan putusan MA terkait batasan usia calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub).

Putusan MA mengatur syarat usia calon kepala daerah ditentukan pada saat pelantikan calon terpilih. Sementara putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon di pemilihan kepala daerah atau Pilkada.Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 pada 4 Juni 2024 lalu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU agar mengubah Peraturan KPU atau PKPU. MA menyebutkan batas usia 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati atau wali kota diubah menjadi berlaku saat pelantikan kepala daerah terpilih.

Putusan DPR lain yang menuai kontra adalah putusan DPR yang menolak putusan MK mengenai batas partai yang mengikuti pilkada. Sebelumnya, MK mengijinkan partai yang tidak memenuhi syarat 20% kursi DPRD untuk mengajukan kepala daerah.

Namun, Badan legislatif (Baleg) DPR  tidak memasukkan putusan MK tersebut dalam RUU Pilkada. Konsekuensinya, partai maupun koalisi partai yang memiliki kursi di DPRD harus memiliki setidaknya 20% kursi di dewan legislatif daerah atau 25% akumulasi suara di daerah tersebut baru dapat mengajukan calon kepala daerah.

Perbedaan pandangan inilah yang menurut Mikail bisa berdampak luas terhadap pilkada yang akan digelar 27 November.

"Iya politik orang takut, ketidakpastian politik tinggi. Karena kalo DPR berbeda dengan keputusan MK ada kemungkinan pilkada ulang," ujarnya.

"Jika ada judicial review ke MK. Kemungkinan MK bisa menganulir hasil pilkada karena berbeda dengan keputusan MK. Jadi menimbulkan ketidakpastian politik," terang Mikail.

Berkaca dari situasi politik yang pernah terjadi sebelumnya, nilai tukar rupiah pada saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil real count presiden dan wakil presiden pada 20 Mei 2024 cenderung stagnan 0% di angka Rp15.710/US$.

Rupiah menguat tipis 0,003% pada 17 Oktober 2023 saat MK memutuskan soal batas usia calon wakil presiden (cawapres) yang menjadi jalan Gibran Rakabuming Raka maju dalam pilpres 2024. Rupiah melemah 0,16% pada 15 Februari 2024 atau setelah pilpres 2024 digelar dan hasil quick count sudah menunjukkan Prabowo Subianto memenangi pilpres.

Menanggapi situasi saat ini, Ekonom Senior Bank Central Asia (BCA), Barra Kukuh Mamia cenderung melihat bahwa pelemahan rupiah ini terjadi karena penguatan sebelumnya begitu cepat jika dibandingkan emerging market lainnya dan rupiah saat ini overvalue. Nilai tukar rupiah menguat tajam sejak akhir Juni 2024. Rupiah menguat dalam 6 pekan dari delapan pekan terakhir.

"Fair value kita jangka pendek sekitar 15.800-16.000, tetap jangka panjang lebih ke 16.000-16.5000," papar Barra kepada CNBC Indonesia.

Begitu pula dengan Ekonom Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto yang menyampaikan bahwa pelemahan rupiah ini sejalan dengan tren dolar yang menguat secara global karena investor ambil langkah profit taking sebelum ada agenda ekonomi penting yakni Jackson hole symposium.

"Tidak terlalu banyak concern walaupun ada kisruh putusan MK. Tapi saya rasa untuk pengaruh ke domestik masih relatif sangat terbatas," ungkap Myrdal kepada CNBC Indonesia.

Sebelum rupiah mengalami pelemahan, rupiah sempat menguat sebesar 4,77% secara month to date (mtd) hingga 21 Agustus 2024 dan sepanjang tahun ini hanya terdepresiasi sebesar 0,55%.

Rupiah Sempat Menguat TajamRupiah sempat menguat tajam sebelum melemah pada dua hari terakhir. Faktor terbesarnya adalah 'bantuan' dari Amerika Serikat (AS) berupa melemahnya data-data ekonomi AS yang semakin menopang pelonggaran suku bunga bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed).

Setidaknya terdapat lima alasan mengapa rupiah terpantau sangat perkasa hanya dalam kurun waktu tiga pekan, mampu mendekati level akhir tahun lalu yakni Rp15.395/US$.

1. Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed

Bank sentral AS (The Fed) diperkirakan akan memangkas suku bunganya pada pertemuan September mendatang. Hal ini tercermin dari survei CME FedWatch Tool yang menunjukkan 100% pelaku pasar berekspektasi bahwa The Fed akan menurunkan suku bunganya di bulan depan.

Foto: Meeting Probabilities

Sumber: CME FedWatch Tool

Saat ini yang menjadi perhatian pelaku pasar yaitu soal seberapa besar The Fed akan membabat suku bunganya di bulan depan.

Sekitar 65% pelaku pasar meyakini The Fed cenderung memangkas suku bunganya sebesar 25 basis poin (bps), sedangkan 35% sisanya justru meyakini The Fed memangkas suku bunganya lebih dalam yakni 50 bps.

Indeks dolar AS (DXY) terpantau ambles cukup dalam dari 104,09 pada akhir Juli 2024 menjadi 101,04 pada 21 Agustus 2024 atau turun 2,58% dalam tiga pekan terakhir.

Tersungkurnya DXY ini memberikan angin segar bagi rupiah mengingat ketika DXY anjlok, maka tekanan terhadap rupiah menjadi semakin minim.

Turunnya DXY ini juga tak lepas dari ekspektasi pemangkasan suku bunga AS, mengingat secara umum, ketika suku bunga suatu negara menurun, maka mata uangnya pun cenderung mengalami pelemahan.

3. Investor Asing Banjiri Pasar Keuangan Indonesia

Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa pada 5-8 Agustus dan 12-15 Agustus 2024, total net foreign flow ke Surat Berharga Negara (SBN), pasar saham, dan Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tercatat lebih dari Rp11 triliun.

Terkhusus SBN yang memberikan imbal hasil tinggi terpantau sangat diminati asing sebesar Rp7,36 triliun pada transaksi 12-15 Agustus 2024.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan, aliran modal asing itu berbalik arah dari posisi bulan sebelumnya yang terbilang masih seret.

"Terkait inflow memang Agustus ini marketnya memang agak berbalik karena ada risk on di global sehingga kita lihat inflow banyak masuk," kata Destry saat konferensi pers di Kantor Pusat BI, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

4. SUN RI Diserbu Asing

Surat Utang Negara (SUN) Indonesia sangat diminati asing yang tercermin dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).

Jika melihat penawaran dari asing pada lelang SUN juga terpantau naik signifikan menjadi Rp24,47 triliun, memecahkan rekor tertinggi sejak Februari 2023 dengan capaian incoming bids asing Rp24,68 triliun.

Sementara yang diserap pemerintah dari asing tetap konservatif, tak sampai seperempat porsi, hanya senilai Rp7,75 triliun. Sehingga, secara total untuk penyerapan lelang SUN terakhir mencapai Rp27 triliun, di atas rencana target indikatif sebesar Rp22 triliun.

CNBC INDONESIA RESEARCH

Ribuan aparat dikerahkan

Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan 'demo darurat Indonesia' yang digelar sejumlah elemen masyarakat sipil tersebut

"Di DPR 2.013 personel," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan.

Selain di depan Gedung DPR, kata Susatyo, pihaknya juga menyiapkan personel gabungan untuk mengamankan unjuk rasa di sekitar Patung Kuda.

"Di Patung Kuda. 1.273 (personel)," ujarnya.

aksi demo hari ini di jakarta

Sejumlah elemen masyarakat sipil yang terdiri dari buruh hingga mahasiswa akan menggelar demonstrasi menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis (22/8).

Aksi ini merupakan bagian dari gerakan 'peringatan darurat Indonesia' yang viral di media sosial setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan MK terkait perubahan syarat pencalonan kepala daerah.

Berikut serba-serbi demo peringatan darurat Indonesia di DPR hari ini:

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Demonstrasi besar ini dipicu manuver DPR menganulir putusan MK soal syarat pencalonan kepala daerah dan syarat usia calon kepala daerah.

DPR alih-alih mengikuti putusan MK justru menggelar pembahasan Revisi UU Pilkada. Pembahasan RUU Pilkada dilakukan dalam waktu kurang dari tujuh jam.

Dua poin dalam revisi itu terang-terangan tidak merujuk pada putusan MK. Pertama terkait perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD.

Partai yang punya kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara pemilu sebelumnya. Padahal putusan MK telah menggugurkan syarat tersebut.

Lalu soal batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur di Pasal 7. Baleg memilih mengadopsi putusan Mahkamah Agung (MA) dibandingkan MK. Dengan demikian, batas usia calon gubernur ditentukan saat pelantikan calon terpilih.

DPR akan mengesahkan RUU Pilkada dalam Rapat Paripurna hari ini. Baleg akan membawa hasil keputusan dalam rapat kemarin yang disepakati seluruh fraksi, kecuali PDIP.

Tak hanya di Jakarta, demo menolak pengesahan Revisi UU Pilkada juga dilakukan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia.

Di Yogyakarta misalnya, mahasiswa dan masyarakat sipil akan menggelar aksi dalam payung 'Gejayan Memanggil'.

Aksi bertajuk 'Jogja Memanggil' rencananya digelar hari ini sejak pukul 08.00 WIB. Aksi didahului long mars dari Lapangan Parkir Abu Bakar Ali hingga Titik Nol Kilometer sebagai titik kumpul aksi.

Masyarakat sipil di Sumatera Barat (Sumbar) akan menggelar aksi di depan Gedung DPRD Sumbar pada pukul 10.00 WIB. Kemudian di Jawa Barat (Jabar), aksi juga akan digelar di depan Gedung DPRD Jabar.

Unjuk rasa serupa juga digelar di Makassar, Bengkulu, Jawa Tengah dan daerah lain.

Massa aksi menuntut DPR tak melawan putusan MK terkait syarat pencalonan kepala daerah dan syarat usia calon kepala daerah dengan mengesahkan RUU Pilkada.

Sementara itu, massa Partai Buruh juga menuntut lembaga penyelenggara pemilu segera mengeluarkan PKPU sebagai tindak lanjut atas putusan MK tersebut.

Bahkan, massa juga mengancam akan memboikot Pilkada Serentak 2024 jika DPR mengabaikan putusan MK.

Harga Perak Hari Ini dalam Rupiah Indonesia (IDR)

demo di monas hari ini

Jumat, 18 Desember 2020

Jumat, 18 Desember 2020

Jumat, 18 Desember 2020

Sebagai situs yang mempopulerkan taruhan game sport online, koi gate demo rupiah berkomitmen memberikan pelayanan maksimal berkualitas untuk setiap member. royal888 online login koi gate demo rupiah Pemain dapat meraih kemenangan dengan nilai yang cukup hebat bahkan juga cuma dari perputaran biasa tidak dari Free Spin.

Bagaimana respons DPR?

Anggota Baleg DPR Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman menilai hasil rapat Panja RUU Pilkada DPR membawa angin segar bagi demokrasi.

"Keputusan hari ini bagaikan angin segar demokrasi yang berhembus dari Gedung DPR. Proses penyusunan hingga pengesahan berlangsung dengan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi, mendengar semua pihak yang berkepentingan," kata Habib dalam rapat pengambilan keputusan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).

Habib menuding ada pihak yang telah membegal kewenangan DPR dalam membentuk Undang-undang (UU). Padahal pihak itu tidak berhak menyusun Undang-Undang. Ia mengklaim DPR menyelamatkan hak rakyat lewat revisi UU Pilkada.

Habib mengatakan revisi UU Pilkada ini mengakomodir hak partai politik yang tak memiliki kursi DPRD.

Namun, pandangan berbeda datang dari anggota Baleg DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu.

Ia menyentil pemerintah dan para anggota DPR dalam Rapat Baleg yang membahas RUU Pilkada. Masinton menyebut mereka menjadi pelaku sekaligus saksi atas keburukan demokrasi Indonesia hari ini.

Menurutnya, DPR dan pemerintah telah bersiasat terhadap putusan MK dengan melakukan revisi UU Pilkada secara terburu-buru.

"Kita membuat perubahan UU yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa," kata Masinton.

"Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan. Namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri Pak Menteri," ujarnya.

Masinton mengatakan bahwa Putusan MK yang menurunkan syarat pencalonan di pilkada merupakan upaya menyelamatkan demokrasi.

"Biarlah forum ini menjadi saksi dari keburukan demokrasi hari ini.

Selain itu, revisi UU Pilkada itu juga merestorasi kerusakan akibat kegaduhan politik yang terjadi beberapa hari ini.